Set-up Akun Rakortek

    Pembangunan suatu daerah adalah perencanaan pembangunan yang  fokus pada program prioritas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumulo saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek). 

Berikut adalah panduan pengunaan e-rakortek untuk pemda melalui website resmi.

Pendaftaran Akun Rakortek Pemda

Pengguna bisa masuk ke browser: Mozila, Crome, ataupun browser yang lain dengan alamat website:https://sipd.kemendagri.go.id

Selanjutnya pengguna mencari dan memilih Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan posisi Peta Indonesia. Untuk pengguna Admin Provinsi maka memilih dengan cara klik nama provinsi yang bersangkutan. Sedangkan Pengguna Admin Kabupaten/Kota yang berada pada Provinsi tersebut, dengan men-Scroll pilihan kabupaten/kota, kemudian memilih dengan cara meng-klik nama kabupaten/kota yang bersangkutan.

    Setelah user memilih provinsi, kabupaten atau kota sesuai daerah masing-masing, selanjutnya akan masuk login admin daerah.

Gambar di bawah ini, merupakan inputan untk memetakan SKPD yang melaksanakan bidang urusan pemerintahan tertentu. Pada Form Perangkat Daerah tersebut dengan memilih isian Bidang Urusan (sesuai dengan berapa Bidang Urusan yang dilaksanakan), Kode SKPD, Kode Unit, Nama SKPD, NIP Kepala SKPD, Nama Kepala SKPD, Pangkat Kepala, Status Kepala SKPD lalu klik simpan. Hanya akun Kepala Bappeda selaku Kepala SKPD yang dapat masuk ke dalam Rakortek

 

Setelah memasukkan isian, maka dapat dicrosscheck Bidang Urusan-Bidang Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD tertentu maupun beberapa SKPD sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

 

Akses ke dashboard rakortek

u Buka browser (Firefox/Google Chrome) Ketik: https://rakortek.sipd.kemendagri.go.id/rakortek

u Isikan username (NIP Kepala Bappeda selaku SKPD) dan password yang telah diberikan oleh pihak admin.

u Selanjutnya klik tombol “Masuk”

 

 Setelah berhasil masuk ke Dashboard, terdapat menu-menu sebagai berikut:

 

Beberapa Sumber Artikel

  1. Rakortek file PDF
  2. website rakortek Link website
Lokasi: Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)

Gambar
Pengertian Standar Satuan Harga (SSH) Standar Satuan Harga  (SSH) adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.   Peraturan perundang-undangan pemerintah dalam penyusunan SSH 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: a)  Pasal 9 Ayat (4) menyebutkan bahwa Perencanaan Kebutuhan kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga b)  Pasal 9 Ayat (7) menyebutkan bahwa Standar Satuan Harga (SSH) ditetapkan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan. 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : a)  Pasal 51 Ayat (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Baca selengkapnya

Mandatory Spending

Gambar
pengertian Madatory Spending Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.      Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4); 2.      Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negerineto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3.     Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 4.     Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5.      Alokasi anggaran
Baca selengkapnya

Cara Penggunaan SSH Yang Baik

Gambar
Apa itu SSH dan Bagaimana Cara Penggunaannya Standar Satuan Harga (SSH) adalah harga satuan di setiap unit barang/jasa yang berlaku disetiap daerah. dan Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuandi setiap unit non barang/jasa seperti biaya perjalanan dinas atau semisalnya yang berlaku di setiap daerah. dan berikut adalah penjelasan bagaimana cara pengggunaan SSH. Daftar Pengguna Ada dua jenis daftar pengguna SSH yaitu terdiri dari : 1. User SKPD (mengusulkan item satuan harga baru) 2. Administrator Pemda (memverifikasi usulan dan mengsingkronisasi data dari wp-sipd ke SIPD kemendagri) Alur Dari Pengguna SKPD Ada tiga jalur untuk masuk ke menu SKPD 1.  Login -> pilih tahun Anggaran -> kemudian pilih menu ssh -> pict menu ssh -> tombol data ssh sipd untuk melihat data hasil sinkron sipd, tombol data usulan untuk halaman tambah usulan SSH. 2.  Dari admin -> halaman login -> untuk melihat per SKPD masuk menu monev sipd -> kemudian masuk ke halaman satuan harga ->
Baca selengkapnya