Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)



Pengertian Standar Satuan Harga (SSH)

Standar Satuan Harga (SSH) adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.

 

Peraturan perundang-undangan pemerintah dalam penyusunan SSH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

a) Pasal 9 Ayat (4) menyebutkan bahwa Perencanaan Kebutuhan kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga

b) Pasal 9 Ayat (7) menyebutkan bahwa Standar Satuan Harga (SSH) ditetapkan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

a) Pasal 51 Ayat (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pasal 51 Ayat (5) Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

c) Pasal 51 Ayat (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016 TePengelolaan Barang Milik Daerah:

a) Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b) Pasal 20 Ayat (5) menyebutkan bahwa standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

c) Pasal 20 Ayat (6) menyebutkan bahwa standar barang, standar kebutuhan dan standar hargaditetapkntang Pedoman an oleh Gubernur/Bupati/Walikota

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

a) Pasal 89 Ayat (2) menyebutkan bahwa Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mencakup dokumen sebagai lampiran meliputi: KUA-PPAS, Kode Rekening APBD, Format RKA-SKPD, Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga.

b) Pasal 93 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

c) Pasal 93 Ayat (5) menyebutkan bahwa standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

 

Tujuan dilakukan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) sebagai berikut:

1 Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan.

2 Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen Standar Satuan Harga (SSH).

3 Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Standar Satuan Harga (SSH) telah dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD.

4 Sasaranya adalah Dokumen Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisis Harga Satuan Kegiatan Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2020 yang disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah atau kota

 Ruang lingkup pelaksanaan reviu meliputi metode pengumpulan data dan informasi untuk menguji akurasi, keandalan dan keabsahan data serta penelaahan dokumen yang berhubungan dengan tahapan penyusunan dan pemanfaatan Dokumen Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisis Harga Satuan Kegiatan Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2020.

Atas Dokumen Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisis Harga Satuan Kegiatan Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan terhadap3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) meliputi: 

1     Mekanisme/proses penyusunan Dokumen Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisis Harga Satuan Kegiatan Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan tahapan-tahapan yang ditentukan;

2     Substansi dokumen keluaran/output yang dihasilkan atas pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan Dokumen Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi untukTahun Anggaran 2020.

3     Pemanfaatan dokumen keluaran/output yang dihasilkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020.

 

 Beberapa Sumber Artikel

  1. Peraturan BPK link website
  2. Penyusunan SSH link website
  3. Standar Harga Satuan Regional file PDF

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mandatory Spending

Gambar
pengertian Madatory Spending Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.      Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4); 2.      Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negerineto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3.     Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 4.     Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5.      Alokasi anggaran
Baca selengkapnya

Cara Penggunaan SSH Yang Baik

Gambar
Apa itu SSH dan Bagaimana Cara Penggunaannya Standar Satuan Harga (SSH) adalah harga satuan di setiap unit barang/jasa yang berlaku disetiap daerah. dan Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuandi setiap unit non barang/jasa seperti biaya perjalanan dinas atau semisalnya yang berlaku di setiap daerah. dan berikut adalah penjelasan bagaimana cara pengggunaan SSH. Daftar Pengguna Ada dua jenis daftar pengguna SSH yaitu terdiri dari : 1. User SKPD (mengusulkan item satuan harga baru) 2. Administrator Pemda (memverifikasi usulan dan mengsingkronisasi data dari wp-sipd ke SIPD kemendagri) Alur Dari Pengguna SKPD Ada tiga jalur untuk masuk ke menu SKPD 1.  Login -> pilih tahun Anggaran -> kemudian pilih menu ssh -> pict menu ssh -> tombol data ssh sipd untuk melihat data hasil sinkron sipd, tombol data usulan untuk halaman tambah usulan SSH. 2.  Dari admin -> halaman login -> untuk melihat per SKPD masuk menu monev sipd -> kemudian masuk ke halaman satuan harga ->
Baca selengkapnya