Menu-menu e-Rakortek Role Bappeda


Setelah pembahasan sebelum nya kita mencoba untuk mendaftar di alamat e-rakortek. Pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk mengatur data SKPD. 


Manajemen SKPD – mengatur data SKPD

    Hal pertama yang harus dilakukan user Pemda adalah mengatur data SKPD pada menu “Setting SKPD”


Manajemen SKPD – Menambah SKPD

Untuk menambah SKPD, berikut ini step-step beserta penjelasannya

Manajemen SKPD – hasil Penambah SKPD 

Manajemen Pengguna – Setting Pengguna (Desk Pembahasan)

    Untuk mengatur panel desk urusan pada pembahasan Indikator Kinerja Urusan, dapat melalui sub menu seperti pda gambar di bawah ini:

Tampilan akun desk provinsi setelah disimpan

Setting Rakortek Kab/Kota

    Sub menu ini berfungsi menutup/membuka akses rakortek kab/kota.

Manajemen SKPD – menginput dan memetakan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

Setelah manajemen data sudah diinput dan SKPD sudah dipetakan, selanjutnya menginput Target Indikator Kinerja Urusan serta memetakannya.

Kinerja Urusan - menginput Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

Klik edit untuk mengisikan capaian & target, serta catatan daerah

Hasil Pengisian Target Indikator Kinerja Urusan

Kinerja Urusan – Pemetaan Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Urusan

Setelah menginput target indikator kinerja urusan daerah, selanjutnya proses pemetaan Sub Kegiatan Pendukung.



Manajemen Isu Strategi

Isu Strategis adalah hasil kesepakatan yang diputuskan pada Rapat Koordinasi Gubernur, di sini Pemerintah Daerah tidak dapat menambah ataupun mengedit Daftar yang ada

Manajemen Target Indikator Makro Daerah

Indikator Makro berisi isian Target RPJMD dan Target RKPD, berikut langkah-langkah pengisiannya

Tampilan Target Indikator Makro yang sudah diisi

Menambah Usulan Daerah

    Untuk menambah usulan daerah dapat diikuti langkah-langkah sebagai berikut:

Hasil Usulan Yang Sudah Diambahkan



Beberapa Sumber Artikel

  1. Rakortek file PDF
  2. website rakortek Link website


Lokasi: Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)

Gambar
Pengertian Standar Satuan Harga (SSH) Standar Satuan Harga  (SSH) adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.   Peraturan perundang-undangan pemerintah dalam penyusunan SSH 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: a)  Pasal 9 Ayat (4) menyebutkan bahwa Perencanaan Kebutuhan kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga b)  Pasal 9 Ayat (7) menyebutkan bahwa Standar Satuan Harga (SSH) ditetapkan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan. 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : a)  Pasal 51 Ayat (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Baca selengkapnya

Mandatory Spending

Gambar
pengertian Madatory Spending Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.      Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4); 2.      Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negerineto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3.     Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 4.     Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5.      Alokasi anggaran
Baca selengkapnya

Cara Penggunaan SSH Yang Baik

Gambar
Apa itu SSH dan Bagaimana Cara Penggunaannya Standar Satuan Harga (SSH) adalah harga satuan di setiap unit barang/jasa yang berlaku disetiap daerah. dan Standar Biaya Umum (SBU) adalah harga satuandi setiap unit non barang/jasa seperti biaya perjalanan dinas atau semisalnya yang berlaku di setiap daerah. dan berikut adalah penjelasan bagaimana cara pengggunaan SSH. Daftar Pengguna Ada dua jenis daftar pengguna SSH yaitu terdiri dari : 1. User SKPD (mengusulkan item satuan harga baru) 2. Administrator Pemda (memverifikasi usulan dan mengsingkronisasi data dari wp-sipd ke SIPD kemendagri) Alur Dari Pengguna SKPD Ada tiga jalur untuk masuk ke menu SKPD 1.  Login -> pilih tahun Anggaran -> kemudian pilih menu ssh -> pict menu ssh -> tombol data ssh sipd untuk melihat data hasil sinkron sipd, tombol data usulan untuk halaman tambah usulan SSH. 2.  Dari admin -> halaman login -> untuk melihat per SKPD masuk menu monev sipd -> kemudian masuk ke halaman satuan harga ->
Baca selengkapnya